Landasan Hukum

Sabtu, 23 Oktober 2010

  1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
  2. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2007 tentang Energi.
  3. Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  4. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  6. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  7. PP Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
  8. PP Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  9. PP Nomor: 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
  10. PP Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  11. PP Nomor: 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
  12. Permen PU Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
  13. Permen PU Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
  14. Permen Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
  15. Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3.
  16. Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
  17. Kepmen PU Nomor: 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).
  18. Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/KPTS/M/2004 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.